Sinergi Pemkab dan DPRD Menguat, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disepakati untuk Tahap Lanjutan Demi Kemajuan Takalar
Admin, Mitrasulsel.info
Juli, 07 2026
Takalar#Mitrasulsel.info#Komitmen membangun Kabupaten Takalar melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat kembali ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar. Seluruh sembilan fraksi DPRD secara prinsip menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, dan dihadiri Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, unsur Forkopimda, jajaran Polres Takalar, Kodim 1426/Takalar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Takalar.
Persetujuan yang diberikan seluruh fraksi menjadi wujud sinergi yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan daerah. Sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD, masing-masing fraksi juga menyampaikan berbagai masukan strategis sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Masukan tersebut mencakup peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan, optimalisasi pelayanan publik, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas dukungan, kritik, dan saran konstruktif yang diberikan DPRD. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin selama ini merupakan modal utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Setiap masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan. Semangat kebersamaan antara pemerintah dan DPRD harus terus dijaga demi menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Takalar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin baik, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar masih menghadapi tantangan fiskal yang cukup besar. Dengan PAD yang masih terbatas, sementara kebutuhan belanja wajib daerah terus meningkat, pemerintah dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Tantangan tersebut semakin besar setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran daerah pada Tahun 2026. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme Pemerintah Kabupaten Takalar untuk terus bergerak menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Berbagai langkah strategis pun terus dilakukan, di antaranya mempercepat digitalisasi pemerintahan, mengembangkan potensi pariwisata daerah, memperkuat sektor UMKM, meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara, serta membangun komunikasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga guna membuka peluang investasi dan memperoleh dukungan program pembangunan.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, kreativitas, dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Takalar.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Takalar yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan menjadi bagian penting dari proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk komitmen bersama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Takalar.(#)
Pewarta, Syam
